Apakah Klaim Asuransi Kematian Harus Dibagi Menurut Hukum Waris?

5DEDA5FA-961A-49F4-9EE5-6D6F3BF88E7B
Pertanyaan :
Assalamu ‘alaikum wr. wb.

Baru-baru ini kami sekeluarga sedang melaksanakan pembagian waris atas harta peninggalan orang tua. Salah satu yang membuat kami bingung adalah tentang uang klaim asuransi kematian. Rupanya almarhum saat masih hidup diasuransikan oleh tempat bekerjanya. Dan saat kematian menjemputnya, kami mendapat uang yang lumayan.

Memang di dalam suratnya disebutkan bahwa yang mendapat uang klaim asuransi itu adalah anak dan istri, sedangkan almarhum hanya punya  anak perempuan saja. Sedangkan anak laki-laki tidak ada. Kalau secara hukum waris Islam, seharusnya saudara dan saudari almarhum menerima harta warisan karena mereka adalah ahli waris juga dan menerima secara ashabah.

Yang menjadi pertanyaan kami adalah  apakah uang klaim asuransi kematian itu harus kami bagikan juga kepada saudara dan saudari almarhum itu? Sedangkan di dalam surat asuransinya, hanya disebutkan nama istri dan anak saja.

Mohon penjelasan dari ustadz. Terima kasih

Wassalam

Jawaban :
Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pembagian harta waris bukan semata-mata membagi-bagi harta milik almarhum begitu saja begitu almarhum wafat. Harta itu perlu dipastikan statusnya terlebih dahulu. Tidak semua harta yang sekilas kelihatan milik almarhum, bisa dipastikan milik almarhum dan langsung dibagi. Boleh jadi harta itu bukan milik almarhum, tetapi milik orang lain.

Salah satu syarat dari harta yang dibagi waris adalah masalah status kepemilikan, bahwa harta itu adalah harta milik almarhum dengan status al-milkut-taam atau kepemilikan yang sempurna sejak almarhum masih hidup. Sedangkan harta yang bukan milik almarhum, tentu tidak perlu dibagi waris.

Lalu bagaimana dengan uang klaim asuransi? Bukankah asal muasal harta itu tetap milik almarhum? Dan bukankah ketika almarhum mendaftarkan diri ikut dalam program asuransi kematian (life insurance), niatnya agar bisa diterima nantinya oleh para ahli warisnya? Bukankah almarhum membayar premi atau setidaknya dibayarkan preminya oleh institusi tempatnya bekerja?

Masalah ini perlu dicermati secara rinci dan detail serta hati-hati. Memang benar harta itu seolah-olah milik almarhum, setidaknya niat di hati almarhum ingin agar nantinya kalau wafat, ada uang asuransi yang bisa dinikmati oleh ahli waris.

Tetapi ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu, jangan kita main pukul rata. Beberapa hal itu antara lain adalah :

1. Uang Premi Bukan Lagi Milik Almarhum

Ketika almarhum membayar uang premi ataupun dibayarkan oleh tempatnya bekerja, maka status uang itu sudah bukan lagi milik almarhum secara sempurna. Buktinya almarhum tidak bisa mencairkan premi itu kapanpun dia mau. Uang premi yang telah disetorkan statusnya sudah bukan lagi milik almarhum. Artinya uang itu tidak ada dan kalau tidak ada maka tidak bisa dibagi waris.

Ini berbeda dengan apabila almarhum menabung, baik di rumah ataupun menabung di bank. Uang tabungan itu tidak dibayarkan kepada pihak lain. Uang tabungan itu cuma dititipkan saja. Pemiliknya tetap almarhum dan dia sama sekali tidak kehilangan hak kepemilikan sedetik pun.

Buktinya kapan saja almarhum mau ambil uang itu, bisa digunakan seenaknya. Apalagi misalnya almarhum punya kartu ATM/Debit atau sms banking, maka kapan dan dimana saja uang tabungan itu bisa dibayarkan.

Berbeda dengan uang premi yang sudah dibayarkan, maka almarhum tidak bisa menggunakannya untuk apapun. Soalnya almarhum bukan pemilik uang itu.

2. Uang Klaim Asuransi Baru Cair Setelah Pemiliknya Wafat

Uang klaim asuransi dari perusahaan asuransi sebenarnya tidak akan dimiliki oleh almarhum. Sewaktu almarhum hidup, dia tidak pernah jadi pemiliknya, sebagaimana setelah wafatnya dia pun juga bukan pemiliknya.

Sebab uang itu tidak pernah bisa dicairkan kecuali setelah almarhum pindah ke alam baka alias meninggal. Dan orang meninggal tidak punya hak untuk memiliki harta. Dan orang yang memiliki harta tidak bisa mewariskan harta kepada orang lain.

3. Uang Premi Bukan Uang Klaim Asuransi

Satu hal lagi yang juga penting untuk dicatat bahwa uang premi yang tiap bulan disetorkan itu tidak ternyata pernah sama jumlahnya dengan uang klaim asuransi oleh peserta.

Dalam sistem asuransi, perusahaan asuransi dan pesertanya selalu berpikir berlawanan. Perusahaan selalu berpikir bagaimana mereka terus menerima uang premi secara rutin dari peserta dan sebisa mungkin bagaimana diusahakan agar tidak perlu membayar klaim asuransi. Atau setidaknya tidak terlalu banyak jumlahnya.

Sebaliknya, dalam benak peserta asuransi yang dipikirkan adalah bagaimana dengan premi yang sedikit bisa mendapatkan klaim yang berkali-kali lipat lebih besar. Setidaknya kesan itulah yang selalu ditanamkan oleh para sales asuransi ketika merayu-rayu pada calon peserta.

Dan dalam kenyataannya, selalu ada selisih nilai harta antara uang premi yang disetorkan dengan uang klaim asuransi yang diterima. Dan semua ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa uang premi bukan uang klaim asuransi. Artinya, uang klaim asuransi itu memang bukan uang milik peserta.

Kesimpulan

Dengan beberapa argumen di atas, maka sudah jelas bahwa uang klaim yang dibayarkan perusahaan asuransi kepada keluarga almarhum sama sekali bukan uang milik almarhum ketika masih hidup. Maka statusnya bukan harta warisan. Dan oleh karena itu tidak perlu dibagi waris.

Lalu siapa yang berhak atas uang klaim asuransi itu?

Tentu saja yang berhak adalah anggota keluarga yang namanya memang dicantumkan di dalam surat-surat legalnya. Misalnya di surat itu dituliskan bahwa bila almarhum wafat, maka yang berhak untuk menerima uang klaim itu adalah istri dan anak-anaknya. Berarti hanya mereka saja yang berhak, yang lain tidak berhak.

Adapun saudara dan saudari almarhum, meski pun termasuk ke dalam daftar ahli waris dan tidak terhijab, namun mereka tidak perlu diberikan uang klaim asuransi itu. Sebabnya karena harta itu memang bukan harta almarhum. Asalnya memang harta almarhum, tetapi begitu dibayarkan sebagai premi, maka statusnya sudah berubah menjadi milik perusahaan asuransi.

Semoga penjelasan ini bisa dipahami secara mudah dan sederhana.

Wallahu a’lam bishshawab, wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc., MA

 

 

 

 

 

sumber

Iklan

Harta Mendiang Suami Sepenuhnya Menjadi Hak Istri Dan Anak? Ternyata TIDAK!

 

Kisah Tentang JENG KELIN, JENG NGATIN, JENG NGATMAN DAN JENG KATNO

Karena pekerjaannya, istri saya “terpaksa” harus bergaul dengan kalangan wanita sosialita di kota Bogor.  Siapa mereka?  Mereka yang tiap hari di Sosial Medianya nampak berganti restoran atau cafe, dengan dress code yang berbeda… Bisa arisan, atau sekedar chit-chat saja saling pamer cangkir atau gorden di rumah yang dibeli dengan harga jutaan.  Ngupi-ngupi cantik, foto-foto lalu upload.

Dari situlah muncul istilah BPJS.  Budget Pas-pasan, Jiwa Sosialita.  Beberapa dari mereka kelihatannya super glamor, tapi keropos.   Hidup sepenuhnya dari gaji suami yang berangkat pagi, pulang pagi lagi.

Sinyalemen di atas terkonfirmasi dengan cerita kemarin sore.

“Eh, jeng Kelin kasian ya, sejak suaminya “nggak ada” enam bulan lalu, jadi jarang ikutan ngumpul. Aku denger, rumah sama tanah di Ciampea “diparebutin” sama mertua dan adik-adik suaminya.  Stress dia, kesian” kata Jeng Ngatin ngomongin salah satu teman di komunitas itu juga.

“Iya, padahal suaminya dulu pejabat ya. Duitnya banyak.  Inget dulu dia cerita beli cangkir set harga Rp 4 juta di GI (maksudnya Grand Indonesia, bukan Gardu Induk). Eh, tapi Jeng Ngatman lebih kasihan loh. Suaminya diem-diem kawin lagi!  Nggak ngomong dia lagi.  Ketahuannya pas suaminya ninggalin hape. Dia kepo, ngoprek hape suami, ketahuan dah. Anak madunya udah dua. Padahal suami Jeng Ngatman keliatannya alim banget.  Kemana-mana pake peci” Jeng Katno menimpali. Membuat obrolan makin seru.

Mendengar glenak-glenik itu, istri saya corat-coret di kertas.

“Jeng semua, perkawinan kita itu, diatur dalam UU no 1 tahun 1974 lho. Di situ diatur soal Dasar Perkawinan, Harta dalam Perkawinan sampai ke Status Anak” kata istri saya santai.

 

“Hubungannya sama Jeng Kelin dan Jeng Ngatno, apa Jeng???” Jeng Ngatman penasaran.

“Satu-satu ya. Kaitan sama Jeng Ngatman. Selain agama, UU itu juga “membuka peluang” lelaki menikah lebih dari satu kali lho. Baca saja pasal 3 ayat (2)” tutur istri saya.

Jeng Ngatin sampai tersedak es jeruk yang diminumnya ketika mendengar itu, nyeletuk “Ah, ciyus nih Jeng?”.

“Ya Serius bu. Mosok saya bercanda pakai Undang-Undang. Nanti itu kaitannya sama Harta dan Anak, Jeng. Bab VII mengatur soal harta dalam perkawinan. Harta yang dimiliki dalam perkawinan, sebagai Harta Bersama, adalah Harta milik berdua” Jelas istri saya.

Jeng Ngatin kelihatan lega dengarnya, disedotnya dengan kuat sisa es jeruk di gelasnya.

“Tapi ….” Lanjut istri saya,  “Harta Bersama yang tadinya dimiliki bersama, ketika suami meninggal dunia, tak lalu serta merta menjadi Harta milik istri dan anak-anak. Sebenarnya temasuk kewajiban (hutang, pajak dll)”.

“Lho, kok bisa Jeng? Aneh!”,protes Jeng Ngatman.

“Karena pada saat suami meninggal dunia, Harta Bersama itu beralih menjadi Harta Waris yang Status Quo, sampai dia dibagikan sesuai Hukum Waris. UU Perkawinan tidak mengatur proses pembagian dan jumlah Harta Warisan. Hukum Waris yang mengatur.

Maka jangan heran, dalam kasus Jeng Kelin (dan biasa terjadi pada perkawinan yang melibatkan Harta Bersama serta Harta Waris yang jumlahnya besar) terjadi sengketa Waris. Menurut Hukum Waris Islam, memang mertua punya hak juga atas harta warisan dari suami Jeng Kelin”.

Jeng Ngatin dan Jeng Katno kelihatan berubah paras mukanya.  Rada pucat jamur kuping gitu.

“Tapi jeng, ada solusinya….” kata istri saya mencoba menenangkan. “Nanti malam, minta suami belikan Asuransi, dengan Uang Pertanggungan yang cukup, dan Penerima Manfaat Warisnya adalah kita, istrinya.   Itu siasat paling jitu, untuk memastikan ketika suami meninggal, meninggalkan harta banyak, kita, istri-istri, masih tetap hidup layak, nggak ribet sama sengketa waris”.

“Oh, begitu ya Jeng” Jeng Ngatin nyeletuk.  “Padahal selama ini paling sebel kalau suami saya beli Produk Asuransi. Ngurang-ngurangi belanja saya beli tas” imbuhnya.

“Yaahh… Kecuali, kisah Jeng-jeng semua mau mirip sama Jeng Kelin yang bersengketa waris, atau Jeng Ngatman yang harus “berbagi waris” dengan anak dari madu suaminya, ya larang aja suaminya punya Asuransi” Kata istri saya sambil pamitan.  Meninggalkan mereka bengong, dan kasak-kusuk.

 

 

** Disarikan dari kisah nyata di dunia BPJS, mengandung unsur edukasi sekaligus jualan.

Bila alergi, ambil bedak anti gatal di rak obat.  Bila kepikiran berlanjut untuk diskusi tentang asuransi secara GRATIS, hubungi Agen Asuransi Berlisensi:  Estri Heni (SMS/WA:  0817 028 4743 atau isi form permintaan penawaran ilustrasi  klik DISINI).

** UU no 1 tahun 1974 bisa diunduh dengan mudah dari berbagai situs hukum di internet.

** Tokoh dalam cerita ini nyata, namun namanya disamarkan.

Kisah ini sudah mendapat ijin penulis aslinya untuk disalin ulang di blog ini.  (sumber)

Baca Juga Artikel terkait:

Istri Tidak Setuju Suami Beli Polis Asuransi

Suami Punya Polis Asuransi Jiwa Atau Tidak, Ini Bedanya

Hidup Tanpa Asuransi atau Dengan Asuransi, Ini Bedanya

Premi 1 juta perbulan, UP 4 Miliar.  Klik disini